Inilah Kronologis Rekayasa Proyek E-KTP Versi Nazaruddin

Hal itu sebagaimana tertulis dalam dokumen yang disebarkan pengacara Muhammad Nazaruddin, Elza Syarief, kepada wartawan di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Berikut garis besar kronologis rekayasa proyek E-KTP yang terjadi satu tahun sebelum proses tender:

1. Terjadi rekayasa spesifikasi dan bagaimana caranya proses tender yang diatur oleh pengusaha Andi Septinus, yang menugaskan kakaknya, Dedi Priyono. Mereka berkantor di Ruko Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 sebagai pusat operasional pengaturan spesifikasi antara rekanan dan pegawai Depdagri.

2. Awal pengaturan spesifikasi antara pemerintah dan rekanan dimulai 1 Juli 2010-Feb 2011. Semua telah disiapkan, baik spesifikasi maupun rencana kerja dan syarat, antara Andi dan kakaknya, konsorsium dengan staf Kementerian Dalam Negeri.

3. Mengapa PT Quadra dimasukan menjadi salah satu peserta konsorsium? Karena petinggi PT Quadra adalah teman dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman,. Dan sebelum proyek E-KTP dijalankan di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, ada permasalahan dengan BPK. Waktu itu temuan BPK "dibereskan" oleh PT Quadra sebesar Rp 2 miliar. Untuk membalas jasa itu, maka Kemendagri memasukkan PT Quadra menjadi salah satu peserta konsorsium.

4. Mulai Juli 2010 - Februari 2011, panitia tender beberapa kali menerima uang dari pengusaha Andi Narogong dan Konsorsium. Pada bulan Juli 2010, Andi Narogong memberikan uang sebesar Rp 10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Aliran uang juga ada pada bulan September 2010 untuk persiapan Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia di Kemendagri karena anggaran sudah disepakati oleh DPR akan diturunkan dan segera disahkan APBN 2011.  Pada September, Andi Narogong mengantar uang ke lantai 12 Gedung DPR untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II dan anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dan Pimpinan Banggar sebesar US$ 4 Juta.

5.Pada bulan Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, pengusaha Andi Septinus, pengusaha Paulus Tanos, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan seluruh Direktur Utama Konsorsium. Saat itu, Muhammad Nazaruddin membicarakan finalisasi commitment fee.

6. Pada bulan Januari 2011, terjadi pertemuan di Equity Tower lantai 20 (Kantor Setya Novanto) antara Novanto, Andi Septinus, Paulus Tanos, Chairuman, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin dan seluruh Direktur Utama Konsorsium. Kembali, Muhammad Nazaruddin membicarakan finalisasi commitment fee.

7. Pada Desember 2010, untuk menyambut tahun baru, panitia tender meminta uang kepada Andi Septinus dan Andi Narogong menyiapkan amplop ada US$ 25 ribu untuk tiap anggota panitia, US$ 50 ribu untuk Sekretaris Panitia, US$ 75 ribu untuk ketua panitia tender (Drajat Wisnu), US$ 100 ribu untuk Pejabat Pembuat Komitmen (Sugiarto), US$ 150 ribu untuk Pelaksana Tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Irman), US$ 200 ribu untuk Sekjen Kemendagri (Diah Anggareni). Uang tersebut diserahkan di Hotel Millenium Tanah Abang dengan total sekitar US$ 700 ribu.

8. Setelah diputuskan konsorsium, tujuh hari sebelum pengumuman, Andi Septinus dan abangnya Dedi Priyono memanggil Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia dengan Sekretaris Panitia untuk finalisasi Rencana Kerja dan Syarat tender dan spesifikasi tender yang dihadiri oleh seluruh Dirut Konsorsium (Perum PRNI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution, PT Sandipala Adhiputra). Pada saat panitia dan pimpro pulang, disiapkan uang "angpao" sebesar US$ 500 ribu oleh pengusaha Andi Septinus dari pengumpulan seluruh anggota konsorsium.

9. Semua konsorsium mempunyai peran masing-masing.

10. Salah satu peserta konsorsium, yaitu PT Sandipala, merupakan perusahaan yang baru dibeli seharga Rp 15 miliar dari Harry Sapto oleh pengusaha bernama Paulus Tannos yang merupakan teman akrab Mendagri Gamawan Fauzi sejak menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Paulus sering menangani proyek listrik di Sumbar.

11. E-KTP yang ada sekarang ini juga diketahui tidak memenuhi harapan. Hanya memakai contact less smart card yang hanya bisa dibaca dari jarak 10 cm dan tidak dapat dibaca dari satelit. Perbandingan Chips dari China sangat jauh beda kualitasnya. Kemendagri sudah mence­tak 130 juta blangko E-KTP. [ald]