Pada Senin 17 November 2025, Tokyo mengirim Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri, ke Beijing untuk menjelaskan bahwa komentar Takaichi bukan perubahan kebijakan resmi.
China merespons pernyataan itu dengan mengimbau warganya tidak bepergian ke Jepang dan meminta pelajar di Negeri Sakura lebih waspada. Kapal penjaga pantai China juga kembali memasuki perairan sengketa di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Ketegangan makin meningkat setelah diplomat China di Osaka, Xue Jian, menulis komentar ekstrem di media sosial, yang memicu protes keras dari publik dan politisi Jepang.
Tokyo menilai reaksi China melampaui kesepahaman yang sebelumnya dicapai antara Takaichi dan Presiden Xi Jinping. Sementara Beijing menuntut Takaichi mencabut ucapannya, Jepang menolak karena menganggap pernyataan itu telah diklarifikasi dan tidak mengubah kebijakan “strategic ambiguity” yang selama ini dipegang.
Situasi yang memanas ini juga membelah opini publik. Survei TV Asahi menunjukkan 48 persen warga Jepang menilai negaranya tidak perlu turun tangan jika Taiwan menghadapi krisis, sementara 33 persen mendukung opsi pengerahan kekuatan. Ketegangan yang belum mereda ini bahkan membuat survei tahunan hubungan Jepang–China kembali ditunda, menandakan rapuhnya hubungan kedua negara.
BERITA TERKAIT: