Israel Ancam Tindakan Sepihak Jika Barat Akui Palestina di PBB

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut langkah yang digagas negara-negara Barat, termasuk Prancis dan Inggris, sebagai sebuah kesalahan besar yang justru akan memperburuk ketegangan.

“Pengakuan semacam itu akan mengguncang stabilitas kawasan dan membuat jalan menuju perdamaian semakin sulit.Hal itu akan mendorong Israel juga mengambil keputusan sepihak," kata Saar dalam konferensi pers bersama Menlu Denmark Lars Lokke Rasmussen, seperti dikutip dari AFP, Senin, 8 September 2025. 

Inggris dan Prancis sebelumnya berkomitmen untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB akhir September. 

Presiden Emmanuel Macron bahkan telah mengumumkan dukungan resmi Paris dan ikut menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi pada Juli lalu untuk mendorong solusi dua negara.

Namun Saar menegaskan bahwa langkah tersebut adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, kemudian menyebut negara-negara Barat seharusnya berhati-hati dalam mengambil sikap.

Denmark, melalui Rasmussen, menegaskan pihaknya tidak akan mengikuti jejak tersebut. Karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi seperti Hamas yang harus dilucuti dan pengakuan terhadap kedaulatan Israel. 

“Kami tidak akan pernah mengakui negara Palestina yang dikuasai Hamas atau organisasi teroris lainnya,” ujarnya.

Komentar Saar muncul di tengah langkah pemerintah Israel yang baru saja menyetujui proyek pemukiman besar di Tepi Barat, termasuk proyek E1 di sebelah timur Yerusalem. 

Proyek ini berpotensi membelah wilayah Palestina dan, menurut Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, akan mengubur gagasan negara Palestina.

Smotrich, tokoh sayap kanan yang tinggal di sebuah permukiman, bahkan mendesak agar Israel segera menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

“Kita harus menyingkirkan ide membagi tanah kecil kita dan mendirikan negara teroris di jantungnya, sekali untuk selamanya,” ujarnya.

Tepi Barat saat ini dihuni sekitar tiga juta warga Palestina dan 500.000 pemukim Israel. 

Sebagian besar komunitas internasional memandang permukiman tersebut ilegal dan menolak klaim kedaulatan Israel atas wilayah yang direbut pada perang 1967, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Sementara perang di Gaza terus berkecamuk, Tepi Barat juga diguncang oleh gelombang kekerasan, mulai dari serangan pemukim hingga operasi militer Israel.