Pertama di Eropa, Slovenia Larang Ekspor-Impor Senjata ke Israel

Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, mengumumkan larangan impor, ekspor, dan transit senjata dari dan ke Israel dalam sidang pemerintah.  

Keputusan ini diambil sebagai sanksi atas agresi brutal rezim Zionis di Jalur Gaza, Palestina.

"Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor, dan transit senjata ke dan dari Israel," tegas pemerintah Slovenia dalam pernyataan resmi yang dikutip Al Jazeera, Sabtu 2 Agustus 2025.

Pemerintah Slovenia menegaskan, setiap negara punya kewajiban moral untuk bertindak atas agresi yang menghancurkan di Gaza, bahkan bila perlu lebih cepat dari negara lain, apalagi setelah bantuan kemanusiaan terus dihalangi masuk ke wilayah tersebut.

Slovenia secara gamblang menyebut Uni Eropa tak mampu mengambil langkah konkret terhadap Israel akibat perpecahan dan tarik-menarik kepentingan internal di antara negara anggotanya. Oleh karena itu, keputusan embargo senjata ini diambil secara independen.

Sejak awal, Slovenia dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal mengecam tindakan brutal pemerintahan Benjamin Netanyahu di Palestina. 

Pada awal Juli lalu, Ljubljana bahkan menetapkan dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non grata alias dilarang masuk ke Slovenia. Keduanya dituding menghasut kekerasan ekstrem dan melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina.

Sementara pada Juni 2024, Slovenia menjadi salah satu negara yang secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina dengan menerbitkan dekrit khusus.

Langkah Slovenia ini diperkirakan semakin menekan Israel di tengah gelombang kecaman dari negara-negara Eropa. Terlebih, dua negara Eropa besar, Inggris dan Prancis, dikabarkan akan segera mengakui Palestina secara resmi pada September mendatang.

Tekanan dari negara-negara Eropa ini merupakan respons atas agresi Israel yang dinilai brutal dan tanpa henti. Data terakhir menyebutkan, agresi Israel telah menewaskan lebih dari 60 ribu warga Palestina, menghancurkan ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil, serta memaksa jutaan orang mengungsi dari tanah mereka sendiri.