Sendirian, AS Veto Gencatan Senjata Gaza Meski Mayoritas DK PBB Setuju

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>
LAPORAN: HANI FATUNNISA
  • Kamis, 05 Juni 2025, 10:41 WIB
Sendirian, AS Veto Gencatan Senjata Gaza Meski Mayoritas DK PBB Setuju
Dewan Keamanan PBB/Net
rmol news logo Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” antara Israel dan Hamas di Gaza pada Rabu waktu setempat, 4 Juni 2025. 

Langkah ini menjadikan AS satu-satunya negara di antara 15 anggota dewan yang menolak rancangan tersebut, sementara 14 negara lainnya mendukung penuh usulan yang digagas di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Resolusi yang diveto tersebut juga menuntut akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah yang kini dihuni lebih dari dua juta orang dan tengah menghadapi ancaman kelaparan akut.

Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea membela keputusan negaranya dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut gagal mengutuk Hamas secara eksplisit.

“Amerika Serikat telah menegaskan: Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza,” ujar Shea dalam pidatonya sebelum pemungutan suara, seperti dimuat Reuters.

Ia menambahkan bahwa resolusi itu berisiko merusak upaya diplomatik yang dipimpin AS untuk mencapai gencatan senjata yang dinegosiasikan.

Sebagai sekutu terdekat Israel dan pemasok utama senjata, posisi Washington kembali menegaskan dukungannya terhadap operasi militer Tel Aviv, yang menurut pemerintah Israel bertujuan untuk mengeliminasi Hamas dari Gaza.

Veto AS segera memicu kecaman luas. Hamas menyebut tindakan Washington sebagai “bias buta pemerintah AS terhadap Israel”. 

Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, dalam pidatonya yang emosional mengatakan: “Sudah cukup penderitaan warga sipil. Sudah cukup makanan digunakan sebagai senjata. Sudah cukup.”

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, juga menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan Israel yang memperluas operasi militernya dan membatasi bantuan kemanusiaan.

“Itu tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif,” tegasnya.

Di tengah perdebatan diplomatik ini, perang terus berkecamuk. Pada hari yang sama dengan pemungutan suara, otoritas kesehatan di Gaza melaporkan 45 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Israel juga melaporkan seorang tentaranya tewas dalam pertempuran darat.

Sejak serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 250 sandera, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina menurut pihak Gaza. Sebagian besar korban adalah warga sipil, dengan ribuan lainnya masih hilang di bawah reruntuhan.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA