Surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Economic Daily, memperingatkan tentang "bias algoritmik dan diskriminasi" saat memilih calon tenaga kerja karena Beijing bergantung pada teknologi inovatif dalam pemulihan ekonominya. Perempuan di Tiongkok, khususnya yang baru menikah dan hamil sering menjadi sasaran diskriminasi di tempat kerja dan penolakan pekerjaan.
Integrasi AI di Tiongkok lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kesejahteraan karyawan, yang berujung pada eksploitasi pekerja, kata Nikki Sun, seorang peneliti di Chatham House yang berbasis di London.
“Di Tiongkok, di mana bias, khususnya terkait gender dan usia, sangat mengakar di pasar kerja, AI sering kali melanggengkan prasangka yang sudah ada ini alih-alih meredakannya. Misalnya, banyak lowongan pekerjaan di Tiongkok akan menentukan rentang usia dan jenis kelamin yang diinginkan, dan wanita sering kali menghadapi pertanyaan tentang status perkawinan mereka,” katanya.
Penggunaan teknologi AI yang inovatif dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi gender dan budaya. Namun, di Tiongkok, hal itu justru terjadi sebaliknya. Baidu, Sogou, dan Qihoo 360 adalah mesin pencari Tiongkok yang menampilkan gambar pria setiap kali kata-kata seperti “CEO” atau “insinyur” atau “ilmuwan” diketik. Di sisi lain, respons terhadap kata-kata seperti “wanita” atau “feminin” digambarkan dengan materi yang bersifat seksual atau jenis kelamin perempuan.
Perempuan di Tiongkok akan sangat terpengaruh karena AI diperkirakan akan mengganggu 80 persen pekerjaan perempuan di seluruh dunia, demikian hasil studi terbaru. Sun mengatakan sistem perekrutan berbasis AI di Tiongkok menggunakan filter yang sering kali diskriminatif karena informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan dievaluasi.
“Di Tiongkok, diskriminasi dalam banyak kasus sengaja diperkenalkan dengan menyesuaikan model AI agar sesuai dengan preferensi pengusaha, yang dapat memperbesar kerugian,” katanya.
Sebuah studi oleh para peneliti yang berbasis di Beijing menunjukkan bahwa pekerja perempuan lebih mungkin digantikan oleh AI daripada pekerja laki-laki.
“Perempuan lebih mungkin mengalami diskriminasi di pasar tenaga kerja daripada laki-laki dalam hal pencarian kerja, peluang promosi, dan pembayaran tenaga kerja. Jika dampak AI tidak dapat dihindari, mengurangi diskriminasi terhadap perempuan adalah suatu keharusan untuk mencegah kesenjangan gender lebih lanjut di pasar tenaga kerja,” demikian bunyi studi tersebut.
Diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembunuhan bayi adalah berbagai penyakit yang berakar dalam masyarakat patriarki Tiongkok. “Interaksi antara tekanan ekonomi dan budaya patriarki yang sudah lama ada telah menumbuhkan sikap konservatif yang kuat terhadap isu gender, khususnya di antara mereka yang disebut incel. Kaum antifeminis Tiongkok sering kali menganjurkan pernikahan berdasarkan ‘moralitas tradisional’ dan menentang kampanye feminis,” kata Jiannan Luo, peneliti doktoral di Universitas Durham.
Meskipun pemerintah Beijing secara resmi melarang praktik menanyakan status perkawinan calon pelamar kerja, banyak perusahaan terus melakukannya tanpa adanya tindakan konkret atau hukuman, kata aktivis feminis Tiongkok Lü Pin.
“Tidak ada pemberi kerja yang pernah diketahui menerima hukuman karena tidak mematuhi. Banyak hambatan institusional yang menghalangi kemajuan perempuan, misalnya, diskriminasi gender dalam perekrutan dianggap biasa saja,” katanya.
Diskriminasi gender tengah menjadi salah satu persoalan yang diperbincangkan di tengah masyarakat Tiongkok. Kemungkinkan bias gender meluas muncul akibat bias algoritmik dalam perekrutan pekerjaan yang digerakkan kecerdasan buatan (AI). 
BERITA TERKAIT: