Peraih Nobel Muhammad Yunus Resmi Pimpin Pemerintahan Sementara Bangladesh

Keputusan itu diambil selama pertemuan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin dan para pemimpin Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi yang mendalangi protes anti-pemerintah.

Sekretaris pers presiden, Joynal Abedin mengatakan bahwa penunjukkan Yunus sebagai kepala pemerintahan sementara telah disetujui dan prosesnya akan difinalisasi dalam beberapa hari.

"Negara ini sedang mengalami krisis yang dalam dan untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintahan sementara harus dibentuk sesegera mungkin," kata Presiden Shahabuddin, seperti dikutip dari Bangladesh Sangbad Sangstha pada Rabu (7/8).

Dikatakan bahwa pimpinan tiga divisi militer Bangladesh serta anggota masyarakat sipil lainnya berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung pada Selasa malam (6/8) dari pukul 07.30 hingga 11.30 waktu setempat.

Sebelum pertemuan digelar, Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi telah lebih dulu melakukan pembicaraan dengan Yunus agar dia mau memimpin Bangladesh.

Mereka tegas menolak pemerintahan yang dipimpin militer maupun yang dibentuk para sekutu Hasina.

"Kami tidak akan menerima pemerintah kecuali yang diusulkan oleh mahasiswa dan rakyat," tegas gerakan tersebut.

Yunus dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena mengembangkan sistem kredit mikro untuk meminjamkan sejumlah kecil uang dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada mereka yang menderita kemiskinan dalam upaya untuk mengangkat status keuangan mereka.

Pengangkatan Yunus dilakukan setelah Hasina mengundurkan diri pada hari Senin (5/8).dan meninggalkan negara itu karena para pengunjuk rasa menyerbu kediamannya di ibu kota Dhaka.

Protes tersebut dimulai awal Juli oleh mahasiswa Universitas Dhaka yang berdemonstrasi menentang sistem kota PNS untuk keluarga veteran.

Demonstrasi, yang dipicu oleh pengangguran yang tinggi, telah ditanggapi dengan kekerasan brutal oleh otoritas keamanan, mengakibatkan lebih dari 400 orang meninggal dunia.

Pada Selasa (6/8), Presiden Shahabuddin membubarkan Parlemen, membuka jalan bagi pemerintahan sementara dan pemilihan umum baru yang akan diadakan.

Bangladesh juga telah membebaskan mantan Perdana Menteri Begum Khaleda Zia, saingan perdana menteri yang digulingkan dan pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh.

Keputusan pembebasan Zia dilakukan setelah pertemuan antara tiga ketua angkatan militer, para pemimpin berbagai partai politik, dan Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi.

Tarique Rahman, ketua Partai Nasionalis Bangladesh yang mengasingkan diri, juga dilaporkan akan segera kembali ke negara itu.