Usai Kuota PNS, Ribuan Warga Minta PM Bangladesh Mundur

Ribuan pengunjuk rasa membawa tongkat bambu memadati alun-alun pusat Dhaka pada Minggu (4/8) untuk mengikuti aksi demo sipil nasional.

Asif Mahmud, salah satu pemimpin protes mengajak seluruh demontran membawa tongkat sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Hasina.

"Siapkan tongkat bambu dan bebaskan Bangladesh," tulisnya di Facebook.

Sementara itu, beberapa perwira militer yang ikut menertibkan aksi protes mematikan bulan lalu, kini ikut mendukung gerakan warga.

Mantan Kepala militer Jenderal Ikbal Karim Bhuiyan mengubah foto profil Facebook-nya menjadi merah untuk menunjukkan dukungannya.

Kepala militer saat ini Waker-uz-Zaman berpidato di hadapan para perwira di markas militer di Dhaka pada Sabtu (3/8). Dia menegaskan bahwa tentara adalah simbol kepercayaan rakyat dan akan selalu berpihak pada rakyat.

"Tentara Bangladesh selalu berdiri di samping rakyat dan akan melakukannya demi rakyat dan untuk kepentingan negara," tegasnya, seperti dimuat AFP.

Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, dan tidak secara eksplisit mengatakan apakah militer mendukung protes tersebut.

Unjuk rasa menentang kuota pekerjaan pegawai negeri untuk veteran memicu kekacauan selama berhari-hari pada bulan Juli yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Ini merupakan kerusuhan terburuk sepanjang 15 tahun masa kepemimpinan Hasina.

Protes tersebut telah berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas di seluruh negara Asia Selatan berpenduduk sekitar 170 juta orang tersebut.

“Ini bukan lagi tentang kuota pekerjaan,” kata Sakhawat, seorang pengunjuk rasa perempuan, saat ia mencoret-coret dinding di lokasi protes di Dhaka, menuliskan nama Hasina sebagai “pembunuh”.

“Yang kami inginkan adalah generasi penerus kami dapat hidup bebas di negara ini," tegasnya.

Hasina, 76 tahun, telah memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah pemungutan suara tanpa oposisi yang nyata.

Pemerintahnya dituduh menyalahgunakan lembaga negara untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.