Menteri Urusan Perang Kemerdekaan dan Ketua Komite Kabinet Bidang Hukum dan Ketertiban AKM Mozammel Haque mengatakan bahwa dua platform itu tidak memenuhi rekomendasi pemerintah mengenai berbagai masalah.
"Bangladesh berencana menangguhkan sementara layanan Facebook dan YouTube jika mereka tidak mematuhi instruksi pemerintah untuk mengendalikan disinformasi," ungkapnya, seperti dimuat
Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) pada Senin (1/4).
Haque mengjelaskan bahwa pemerintah sulit memeriksa rumor dan mengendalikan kejahatan dunia maya di platform tersebut karena kantor pusat mereka tidak ada di Bangladesh.
Dia juga menegaskan bahwa peringatan kepada Facebook maupun Youtube telah diberikan sejak lama, dan disiarkan ke publik. Jadi apabila pemblokiran terjadi, mereka tidak bisa mengeluh pada pemerintah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: