Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Demi Keamanan Maritim di Laut China Selatan, Australia Gelontorkan Rp657 Triliun

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/alifia-dwi-ramandhita-1'>ALIFIA DWI RAMANDHITA</a>
LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA
  • Senin, 04 Maret 2024, 21:39 WIB
Demi Keamanan Maritim di Laut China Selatan, Australia Gelontorkan Rp657 Triliun
Laut China Selatan/Net
rmol news logo Australia memberikan pendanaan sebesar 64 juta dolar Australia (Rp657 triliun) untuk keamanan maritim pada pertemuan pertama KTT ASEAN-Australia di Melbourne.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidatonya di forum kerja sama maritim pada Senin (4/3) pagi waktu setempat.

“Negara-negara di kawasan kami bergantung pada lautan, laut, dan sungai untuk mata pencaharian dan perdagangan, termasuk jalur laut yang bebas dan terbuka di Laut Cina Selatan,” kata Wong, dikutip dari Aljazeera.

Dalam pernyataan itu, Wong tidak merinci ke negara mana dana tersebut akan dibagikan, tetapi ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina dalam membatasi batas maritim mereka.

Seperti diketahui, Malaysia, Filipina, dan Vietnam mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang hampir seluruhnya diklaim oleh China. Hal itu diyakini akan berdampak pada kawasan tersebut, untuk itu Australia meluncurkan pendanaannya.

“Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, di sub kawasan Mekong, di seluruh Indo-Pasifik, akan berdampak pada kita semua,” kata Wong.

Dalam pidatonya, Wong mengutip pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyoroti pentingnya seluruh negara di kawasan untuk mengupayakan perdamaian di LCS.

“Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan ketegangan, mencairkan suasana, menciptakan ruang dialog, dan menjembatani perbedaan” di kawasan.

Selain mengenai keamanan maritim, Wong juga menyoroti persetujuan pendanaan Australia untuk ketahanan terhadap perubahan iklim melalui kemitraan Mekong-Australia.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya warga Australia, dan negara-negara tetangga di Pasifik yang mempertanyakan peningkatan militerisasi di saat krisis iklim. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA