PBB Tak Berkutik, Masyarakat Sipil Dunia Harapan Terakhir untuk Palestina

Pengamat Politik dari FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyayangkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang vakum serta tidak adil terhadap fenomena tersebut.

“Oleh karena itu, aksi protes masyarakat sipil jadi harapan untuk menekan Israel menghentikan genosida. Ketidakadilan ini jelas terlihat karena upaya di level negara di PBB telah terhalang oleh veto Amerika Serikat atas resolusi gencatan senjata,” ungkap Insan dalam keterangannya, Sabtu (6/1).

Lanjut dia, 153 negara telah memberikan suara untuk gencatan senjata namun digagalkan oleh satu suara saja yakni Amerika Serikat karena memiliki hak veto.

"Veto terhadap resolusi gencatan senjata oleh Amerika kembali mengingatkan bahwa sistem dunia yang telah diadopsi hampir 80 tahun ini tidaklah adil, karena memungkinkan satu negara pemegang hak veto, yakni Amerika Serikat bisa membatalkan suara 153 negara lainnya yang ingin menyelamatkan rakyat sipil Palestina,” ujar Insan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan protes masyarakat sipil menjadi satu-satunya harapan masyarakat Palestina.

“Kita melihat tren beberapa tahun terakhir ini, protes masyarakat sipil dunia menentang fasisme Israel terus meningkat,” jelasnya.

Di tahun 2023 tidak hanya dari kalangan Arab maupun muslim dunia yang sejak beberapa dekade memang kerap menyuarakan pembelaan terhadap Palestina yang dijajah Israel.

“Namun pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina dan protes terhadap Israel bahkan terjadi di berbagai belahan dunia seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan negara-negara Eropa barat hingga Eropa Timur," tegas dia.

"DI Indonesia sendiri, satu dekade yang lalu pembelaan terhadap nasib bangsa Palestina masih didominasi oleh kaum religius yang Islami, namun saat ini banyak aktivis kemanusiaan, jurnalis, akademisi berpendidikan barat hingga seniman ikut menyuarakan bela Palestina,” bebernya.

Masih kata Insan, masyarakat sipil mulai memahami bahwa hal ini adalah isu kemanusiaan dan tentang kolonialisme pendatang di tanah Palestina yang didukung kekuatan barat yang tidak seharusnya terjadi di peradaban modern.

"Aksi protes masyarakat sipil juga tak henti pada aksi unjuk rasa maupun aktivisme pewartaan independen di media sosial, namun juga aksi boikot terhadap produk-produk yang menguntungkan Israel seperti McDonald's, Starbucks, L'Oreal dll. Kini, tinggal konsistensi untuk terus memprotes yang akan diuji seiring berjalannya waktu,” ungkapnya lagi.

“Jangan sampai protes memudar dan kemudian hilang sebelum permasalahannya selesai. Kita tahu bahwa penindasan Israel di tanah Palestina bukan isu setahun, dua tahun tapi sudah berlangsung 75 tahun sejak 1948," pungkas Insan.