"Pemerintah wilayah timur menyetujui pembentukan dana rekonstruksi untuk kota Derna dan daerah lain yang terkena dampak banjir 10 September," bunyi pernyataan tersebut.
Meskipun sumber pendanaan dana rekonstruksi belum diungkapkan secara rinci, namun Dewan Perwakilan Rakyat Libya yang juga berbasis di wilayah timur dikabarkan mengalokasikan 10 juta dinar (Rp 31 miliar) untuk proyek rekonstruksi ini.
Mengutip
CGTN, Kamis (28/9), pemerintah wilayah timur yang tidak diakui secara internasional ini juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 10 Oktober mendatang.
Konferensi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dukungan, khususnya perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki proyek yang dapat membantu rekonstruksi kota pelabuhan setelah bencana alam tersebut.
Menurut catatan terakhir yang diumumkan oleh otoritas timur pada Selasa, sedikitnya 3.893 orang tercatat telah meninggal dunia dalam bencana tersebut, dengan 10.000 orang lainnya masih hilang.
Libya telah terpecah sejak pemberontakan yang didukung oleh NATO berhasil menggulingkan diktator veteran Moamer Kadhafi pada tahun 2011.
Saat ini, negara tersebut terbagi menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berbasis di Tripoli yang diakui secara internasional di wilayah barat, dan pemerintahan di wilayah timur yang berada di bawah kendali tokoh militer Khalifa Haftar.
Meskipun telah muncul tanda-tanda solidaritas nasional usai bencana banjir, namun pemerintahan Perdana Menteri sementara Abdulhamid Dbeibah yang berbasis di Tripoli sampai saat ini belum memberikan dukungan resmi terhadap usulan konferensi dari wilayah timur.
BERITA TERKAIT: