Pada Selasa (19/9), Prancis segera memanggil Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat guna mengatasi krisis ini, yang bertepatan ketika para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri Majelis Umum tahunan.
"Operasi ini ilegal, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna.
Menteri Colonna lebih lanjut mengutuk penggunaan senjata berat di daerah berpenduduk itu, dan menekankan bahwa Azerbaijan bertanggung jawab atas nasib warga Armenia di Nagorno-Karabakh.
Seperti dimuat Digital Journal, Rabu (20/9), sebagai upaya untuk mencegah meluasnya perang tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berbicara dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang juga berada di New York untuk menghadiri pertemuan tersebut segera mengadakan panggilan teleponnya dengan para pemimpin Armenia dan Azerbaijan, untuk menyerukan penghentian serangan.
"Blinken mendesak Azerbaijan untuk segera menghentikan aksi militer di Nagorno-Karabakh dan meredakan situasi melalui telepon dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.
Dua diplomat itu telah mengindikasikan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat pada Kamis.
Seruan tersebut terjadi setelah 29 orang dilaporkan tewas akibat operasi yang disebut kontraterorisme oleh Azerbaijan itu, di mana sejumlah warga sipil dikabarkan tewas dan luka-luka.
Serangan itu diluncurkan untuk melumpuhkan separatis, dengan Azerbaijan menegaskan, serangan akan terus dilanjutkan sampai pasukan separatis yang didukung Armenia menyerah.
Amerika Serikat (AS) dan Prancis telah bersatu untuk mencoba menghentikan serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh dengan menyerukan penghentian serangan tersebut. 
BERITA TERKAIT: