Pertemuan digelar selama dua hari di Doha, Qatar dengan berfokus pada isu ekonomi, hak asasi manusia, dan perdagangan narkoba.
Pada Senin (31/7), jurubicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, mengatakan kedua belah pihak membahas langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk pencabutan sanksi dan larangan perjalanan serta pengembalian aset bank sentral Afghanistan yang disimpan di luar negeri.
"Delegasi (Taliban) juga membahas pemberantasan narkoba dan masalah hak asasi manusia," kata Balkhi, seperti dimuat
Al Jazeera.
Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, ketika pemerintah Afghanistan yang didukung Barat runtuh setelah penarikan AS yang kacau.
Sejak pengambilalihan mereka, Taliban menghadapi kecaman internasional, termasuk dari beberapa negara mayoritas Muslim, atas pembatasan yang diberlakukan kelompok itu pada pendidikan perempuan.
Hingga saat ini, tidak ada negara yang secara resmi mengakui Taliban.
Di sisi lain, Afghanistan juga bergulat dengan krisis kemanusiaan, dengan hampir setengah dari populasinya, 23 juta orang, menerima bantuan dari Program Pangan Dunia (WFP) tahun lalu.
BERITA TERKAIT: