PBB Kirim Pasukan Anti-Korupsi dan Kemiskinan ke Honduras

Mengutip Reuters pada Senin (10/7), korupsi yang meluas di Honduras telah memperburuk masalah kemiskinan dan imigrasi di negara itu, sehingga menjadikannya sebagai isu yang mendesak untuk diselesaikan.

Selama kampanye, Presiden sayap kiri, Xiomara Castro, berjanji  untuk mendirikan komisi anti-korupsi yang dikenal sebagai Komisi Internasional Melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras (CICIH).

Namun, setelah 1,5 tahun Castro berkuasa, kelompok masyarakat sipil menjadi frustrasi karena proses pembentukan komisi tersebut mengalami keterlambatan akibat belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan PBB mengenai ruang lingkup potensial komisi.

"Kini kami akan mulai bernegosiasi dengan misi PBB mengenai syarat-syarat pendirian badan anti-korupsi internasional," kata Menteri Luar Negeri Honduras Eduardo Enrique Reina kepada media lokal pada Minggu (9/7).

Ia menambahkan bahwa pemerintah berharap dapat memiliki otonomi untuk mengadili korupsi.

PBB sendiri telah menyerukan pencabutan atau reformasi serangkaian UU yang menghambat Kementerian Publik untuk menyelidiki dan mengadili pejabat dan anggota legislatif yang terlibat dalam penyalahgunaan dana publik dan pencucian uang, sebelum mereka membentuk lembaga anti-korupsi.

Kini sejumlah langkah maju akan diambil, dengan kebebasan CICIH untuk menyelidiki kejahatan secara independen akan menjadi poin penting dalam negosiasi tersebut. Jika terbentuk, lembaga itu akan menjadi komisi anti-korupsi kedua yang beroperasi di Honduras.

Pada 2016, sebelumnya Misi untuk Mendukung Melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras (MACCIH) telah didirikan dengan dukungan dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) dan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Obama.

Lembaga itu telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan politisi, termasuk mantan Presiden Juan Orlando Hernandez. Namun, karena beberapa masalah, misi itu meninggalkan Honduras pada 2020 lalu.