Juru bicara pemerintah, Legesse Tulu, menyebut keputusan tersebut sangat bermotif politis, yang akan berdampak pada jutaan orang di negaranya.
"Penangguhan bantuan pangan dengan motif politis ini menghukum jutaan orang. Mengatribusikan tanggung jawab penggelapan hanya kepada pemerintah tidak dapat diterima," ujarnya, seperti dimuat
Africa News, Senin (12/6).
Keputusan tersebut diambil oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan WFP pada pekan lalu, setelah badan tersebut menemukan bahwa bantuan yang mereka berikan tidak efisien dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Menurut badan tersebut, khususnya USAID, mereka mendapat laporan bahwa pasokan bantuannya telah dikirim ke negara lain, atau diperdagangkan lagi di pasar lokal untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Meski saat ini penyelidikan masih terus berlangsung, namun kedua badan kemanusiaan itu memutuskan untuk menangguhkan sementara bantuannya ke Ethiopia.
Menurut perkiraan Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), sekitar 20 juta orang atau sekitar 16 persen dari total penduduk Ethiopia, sangat bergantung pada bantuan pangan akibat konflik dan kekeringan parah di Tanduk Afrika, yang juga menyebabkan 4,6 juta orang menjadi pengungsi di seluruh negara.
BERITA TERKAIT: