Hal tersebut dilaporkan oleh sumber-sumber diplomatik yang berbicara secara anonim kepada
Al Jazeera, pada Rabu (31/5).
Tentara dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sebelumnya diketahui telah berulang kali menyetujui perpanjangan gencatan senjatanya.
Akan tetapi, kedua belah pihak yang bertikai itu berulang kali juga telah melanggar kesepakatan tersebut dan mulai saling tuduh, yang memicu adanya penangguhan partisipasi dari militer Sudan terhadap kesepakatan tersebut.
Penangguhan itu telah dibenarkan oleh jurubicara militer, Brigadir Nabil Abdalla.
"Keputusan itu sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran berulang RSF atas gencatan senjata kemanusiaan, termasuk pendudukan rumah sakit dan infrastruktur sipil lainnya di Khartoum," ujarnya.
Sementara, dalam sebuah pernyataan RSF menuduh bahwa militer Sudan sengaja untuk mundur dari kesepakatan Deklarasi Jeddah untuk melemahkan mereka, dan melanggar gencatan senjata menggunakan kekuatan udara dan artileri berat untuk menyerang mereka.
Hingga Selasa malam, bentrokan sengit di Khartoum dikabarkan terus terjadi antara kedua belah pihak yang bertikai itu, yang meningkatkan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat Sudan.
Menurut direktur proyek Tanduk Afrika di Crisis Group, Alan Boswell pembicaraan di Jeddah gagal mendapatkan perhatian yang serius dari kedua kelompok tersebut.
“Kekhawatirannya sekarang adalah jika pembicaraan Jeddah ini gagal, itu kurang lebih menegaskan bahwa Sudan pada dasarnya akan kembali terjun bebas ke dalam perang saudara penuh,” kata Boswell.
Sejauh menurut tim medis setempat, konflik itu telah menewaskan sekitar 863 warga sipil dan 3.531 orang lainnya mengalami luka sejak konflik pecah di Sudan pada 15 April lalu.
Kekhawatiran akan adanya pertempuran baru di Sudan meningkat, setelah tentara Sudan dikabarkan menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan mengenai gencatan senjata dan akses kemanusiaan. 
(1)(1).jpeg)
BERITA TERKAIT: