Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pengacara yang mengurus pengaduan itu, yang dimuat surat kabar lokal Le Figaro pada Jumat (31/3).
"Penangkapan itu tidak berdasar dan bertujuan untuk mematahkan gerakan sosial," kata pengacara yang tidak disebutkan namanya.
Dimuat
Anadolu Agency, Sabtu (1/4), banyak laporan dari media lainnya yang juga mengungkapkan hal yang serupa terkait ratusan penangkapan yang terjadi sejak unjuk rasa berubah menjadi kekerasan setelah Perdana Menteri Elisabeth Borne memutuskan untuk mengadopsi RUU tersebut, tanpa pemungutan suara parlemen, pada pertengahan Maret itu.
"Lebih dari 500 demonstran telah ditahan oleh polisi, dan sekitar 283 dari mereka telah dibebaskan," tulis laporan media lokal Prancis.
Menurut pengacara itu, kasus kekerasan polisi diperkirakan akan menjadi sasaran pengaduan selanjutnya dalam beberapa hari mendatang, karena bentrokan yang terus meletus antara demonstran dengan aparat keamanan.
Presiden Emmanuel Macron dan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, mendukung tindakan keras dari kepolisian untuk membubarkan pengunjuk rasa, sementara kelompok demonstran mengecam hal tersebut.
Proyek reformasi yang diajukan Macron, termasuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun pada tahun 2030, membutuhkan setidaknya 43 tahun kerja untuk memenuhi syarat untuk pensiun penuh, yang membuat ratusan ribu masyarakat Prancis menolak dan mengekspresikan kemarahannya.
BERITA TERKAIT: