Demo Tuntut Prayut Chan-o-cha Mundur, Polisi Thailand Tutup Jalan Menuju Kantor PM Selama Empat Hari

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Senin, 22 Agustus 2022, 07:13 WIB
Demo Tuntut Prayut Chan-o-cha Mundur, Polisi Thailand Tutup Jalan Menuju Kantor PM Selama Empat Hari
Gedung Pemerintah Thailand, semua jalan menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha ditutup akibat aksi protes Minggu 21 Agustus 2022/Net
rmol news logo Kepolisian Thailand menutup seluruh akses jalan yang menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk semua kendaraan, setidaknya sampai Rabu mendatang. T

indakan tersebut diambil merujuk dugaan polisi yang memperkirakan sejumlah besar pengunjuk rasa akan mendekati Gedung Pemerintah.

Ada empat jalan yang akan ditutup untuk dilintasi kendaraan, menurut pengumuman disampaikan kantor polisi Nang Loeng. Mereka adalah Jalan Phitsanulok, Rama V dan Luk Luang, serta Jalan Ratchadamnoen Nok mulai Minggu (21/8) waktu setempat.

Keempat jalan tersebut melewati atau dekat dengan Government House, yang diperkirakan akan menjadi tujuan para pengunjuk rasa politik.

Bangkok Post
melaporkan, setidaknya ada tiga kelompok yang akan mengadakan kegiatan di tiga lokasi terpisah dengan tujuan yang sama, yaitu menyerukan Prayut untuk mundur karena delapan tahun masa jabatannya akan berakhir pada Selasa.

Konstitusi Thailand membatasi perdana menteri untuk delapan tahun berkuasa. Partai oposisi dan demonstran mengatakan masa jabatannya dimulai pada 24 Agustus 2014, ketika Prayut dilantik sebagai perdana menteri setelah memimpin kudeta militer.

Sementara itu pendukung Prayut berpendapat bahwa perdana menteri masih memiliki empat tahun lagi untuk mengelola negara karena masa jabatannya harus dimulai pada hari ia terpilih sebagai perdana menteri setelah pemilihan umum, yaitu pada Maret 2019.

Prayut sendiri tidak pernah berbicara tentang masalah ini.

Pada hari Minggu, kantornya memposting pesan Facebook yang mengatakan bahwa perdana menteri telah menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi dan dia akan menghormati putusan tersebut.

"Perdana menteri telah memperjelas posisinya bahwa satu-satunya wewenang untuk mempertimbangkan masalah ini ada pada Mahkamah Konstitusi," kata pesan itu. rmol news logo article

EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA