Kedutaan mengatakan Inggris berusaha memutarbalikkan fakta dan secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China.
"Laporan Enam Bulanan tentang Hong Kong secara terang-terangan ikut campur dalam urusan Hong Kong, yang merupakan urusan dalam negeri China dan secara serius melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," isi pernyataan Kedutaan, seperti dikutip dari
CGTN, Sabtu (2/4).
"Pihak China mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam dan penentangan yang kuat," lanjutnya.
Dia menambahkan bahwa sejak melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong, China telah dengan tegas, penuh dan akurat menerapkan sistem "Satu Negara, Dua Sistem".
"Hari ini, Hong Kong memberi penduduknya lebih banyak hak dan kebebasan daripada yang diberikan di bawah pemerintahan kolonial Inggris," katanya.
Keputusan China untuk mengadopsi dan menegakkan Undang-Undang tentang Menjaga Keamanan Nasional akan memperkuat aturan hukum di Hong Kong, memberikan perlindungan yang lebih baik untuk hak dan kebebasan penduduk kota itu.
Kedutaan mengingatkan isi inti dari Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, yang menurutnya adalah untuk memastikan China melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong.
"Itu tidak memberi Inggris tanggung jawab apa pun atas Hong Kong setelah penyerahan," ujar Kedutaan. “China telah lama melanjutkan kedaulatan atas Hong Kong. Urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China."
Ia kemudian meminta Pemerintah Inggris untuk mengakui kenyataan dan membuang pola pikir kolonial, menghormati kedaulatan dan persatuan China, dan menghentikan segala bentuk campur tangan di Hong Kong agar tidak terjadi gangguan lebih lanjut dalam hubungan Tiongkok-Inggris Raya.
Para pejabat Hong Kong telah bereaksi atas munculnya laporan yang dirilis London dan Washington tentang dugaan memburuknya kebebasan politik di kota itu.
Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (1/4), pemerintah mendesak negara-negara asing untuk berhenti mencampuri urusan internal China melalui urusan Hong Kong.
“Kami sangat menentang tuduhan tidak berdasar dan konyol terhadap pemerintah wilayah administrasi khusus Hong Kong yang dibuat oleh negara asing melalui berbagai laporan,†kata otoritas Hong Kong, seperti dikutip dari CGTN.
Kedutaan Besar China di Inggris buka suara soal terbitnya "Laporan Enam Bulanan Hong Kong" ke-50 pada 31 Maret, yang isinya mengkritik kebijakan China di Hong Kong, khususnya Undang-undang tentang Perlindungan Keamanan Nasional. 
BERITA TERKAIT: