Beberapa waktu belakangan muncul isu dan tuduhan bahwa ada perlakuan diskriminasi terhadap mahasiswa asing yang meninggalkan Ukraina karena agresi militer Rusia.
Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina pun segera bereaksi. Melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada akhir pekan ini, Kementerian Luar Negeri Ukraina menegaskan bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan, tidak pernah ditoleransi di Ukraina. Negara itu merupakan tujuan utama bagi mahasiswa asing dari segenap penjuru dunia selama beberapa dekade ini.
"Pemerintah Ukraina menanggapi serius semua akun yang menuduh adanya tindakan diskriminasi, termasuk kepada warga negara asing yang ingin melintasi perbatasan negara," begitu kutipan dari pernyataan tersebut yang dirilis pada akhir pekan ini.
"Kami terus prioritaskan untuk membantu warga negara asing keluar dari Ukraina dengan aman dan secepat mungkin," sambung pernyataan yang sama.
Selama seminggu terakhir, pemerintah Ukraina telah membantu lebih dari 130 ribu orang asing untuk keluar dari Ukraina, termasuk 10 ribu pelajar dari India, 2.500 dari China, 1.700 dari Turkmenistan dan 200 dari Uzbekistan.
"Kami himbau agar perwakilan diplomatik dari setiap negara lebih proaktif dalam bekerja sama dengan pemerintah Ukraina untuk mengevakuasi warga negara mereka dari zona konflik, dan tetap menjaga komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Ukraina," bunyi pernyataan itu, sebagaimana diterima redaksi.
Pernyataan yang sama juga menjelaskan bahwa angkatan bersenjata Rusia telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan terus menembaki kota-kota di Ukraina. Sebagai dampak, pemerintah Ukraina pun kesulitan untuk mengevakuasi warga asing dari Ukraina dengan aman.
Karena itulah, pemerintah Ukraina mendesak agar semua pemerintah negara asing menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin agar segera menghentikan perangnya terhadap Ukraina.
"Harap diingat bahwa meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, pemerintah Ukraina tetap membuka semua pos pemeriksaan di perbatasan barat selama 24 jam setiap harinya. Prosedur
check-in telah disederhanakan sebisa mungkin dan daftar dokumen yang diperlukan juga telah dikurangi," jelas pernyataan itu.
Warga dari negara mana pun yang akan melintasi perbatasan dihimbau untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab di tengah situasi yang menantang. Sementara bagi mereka yang akan melintas, dihimbau untuk menyiapkan dokumen dan mengaturnya dengan sebaik mungkin.
"Selain itu, kami juga mengimbau setiap warga untuk saling menghormati dan pengertian kepada semua orang yang ada di perbatasan, mengingat situasi saat ini sangat berbahaya," sambung pernyataan yang sama.
Di tengah situasi konflik di Ukaina usai pasukan Rusia melancarkan aksi militer akhir Januari lalu, muncul satu isu yang tidak sedap terkait dengan tuduhan diskriminasi. 
BERITA TERKAIT: