Inggris Janjikan Rp 485 Miliar untuk Perkuat Keamanan Indo-Pasifik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Kamis, 17 Februari 2022, 10:24 WIB
Inggris Janjikan Rp 485 Miliar untuk Perkuat Keamanan Indo-Pasifik
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net
rmol news logo Inggris berkomitmen untuk menggelontorkan 25 juta pound atau setara dengan Rp 485 miliar untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik.

Itu merupakan bagian dari pakta yang disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan panggilan video pada Kamis (17/2).

Dalam pembicaraan, keduanya menyatakan keprihatinan besar atas kebijakan China di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Xinjiang. Mereka juga memperingatkan Rusia agar tidak menyerang Ukraina.

"Mereka sepakat perlunya de-eskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," kata para pemimpin dalam pernyataan bersama, yang dikutip Reuters.

Pernyataan itu menyebut, dana yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, dan keamanan maritim.

Johnson dan Morrison menyatakan keprihatinan besar tentang laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta China untuk melindungi hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong.

China memberlakukan UU keamanan nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan yang lebih besar yang dijanjikan di bawah kerangka "satu negara, dua sistem".

Morrison dan Johnson juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menyatakan dukungan untuk partisipasi berarti Taiwan dalam organisasi internasional.

Para pemimpin Inggris dan Australia juga menekankan pentingnya hak dan kebebasan maritim di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan mereka sangat menentang tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA