Ukraina Jatuhkan Sanksi kepada Mereka yang Terlibat dalam Pembangunan Jembatan Krimea

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmygal pada Kamis (30/12) memerintahkan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk mengaktifkan sanksi kepada enam individu dan 24 badan hukum yang terlibat.

"Sanksi telah dijatuhkan pada enam orang dan 24 badan hukum yang terlibat dalam konstruksi ilegal dan penggunaan segmen kereta api penyeberangan transportasi Selat Kerch, organisasi lalu lintas penumpang kereta api di wilayah yang diduduki sementara Republik Otonomi Krimea, serta Sevastopol, dengan Rusia," kata Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilo, seperti dikutip dari TASS.

Sanksi juga diberikan kepada mereka yang terlibat dalam mengeluarkan putusan pengadilan tentang pemindahtanganan properti Keuskupan Krimea dari Gereja Ortodoks Ukraina.

"Hukuman juga dijatuhkan pada sekitar 52 orang yang memegang posisi senior administrasi pendudukan Rusia di wilayah yang diduduki sementara Republik Otonomi Krimea dan Sevastopol, yang merusak kepentingan nasional [Ukraina] dan membahayakan keamanan rakyat Ukraina," ujar Danilo, mengutip isi pernyataan dari Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional.

Setelah kudeta pemerintah Februari 2014 di Ukraina, otoritas Krimea dan Sevastopol mengadakan referendum tentang masalah reunifikasi dengan Rusia. Pemungutan suara berlangsung pada 16 Maret, dengan jumlah pemilih melebihi 80 persen.