Begitu yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani selama
media gathering di Kantin Diplomasi Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta pada Senin (6/12).
"Pertama, seperti yang kita sampaikan, fokus kita adalah pada
welfare and safe. Itu yang penting, dan kita tetap konsisten pada posisi kita," ujarnya.
Abdul Kadir mengakui Indonesia menyesalkan lambatnya pelaksanaan lima poin konsensus yang telah disepakati oleh ASEAN dan Myanmar, termasuk kunjungan utusan khusus ASEAN ke Burma.
Kendati begitu, ia mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk Kamboja yang akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun depan.
"Sejak awal kita melakukan
engagement dengan semua pihak. Kita melakukan
engagement dengan Wunna (Maung Lwin) yang 'menjabat' sebagai menlunya. Kita melakukannya dengan NUG (National Unity Government)," jelasnya, merujuk pada pemerintahan bayangan pro-demokrasi di Myanmar.
Dalam setiap pendekatan yang dilakukan, Abdul Kadir mengatakan, Indonesia selalu mengedepankan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan
non-interference.
Lantaran ia menggarisbawahi, penyelesaian isu masalah suatu negara dengan memaksakan satu solusi dari pihak lain tidak akan berhasil.
"
At the same time, kita tidak ikut campur soal penyelesaian politik.
It's up to them, not up to us," tegasnya.
BERITA TERKAIT: