Dalam laporan setebal tiga halaman yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP) pada Senin (22/11) disebutkan runtuhnya sistem perbankan akan memiliki dampak sosial negatif yang sangat besar.
"Sistem pembayaran keuangan dan bank Afghanistan sedang kacau. Masalah
bank run (penarikan dana besar-besaran) harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afghanistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh," tulis UNDP, seperti dikutip
Reuters.
Penarikan dana besar-besaran dilakukan seiringan dengan dibekukannya bantuan kemanusiaan asing setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus lalu.
"Kami perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban," kepala UNDP di Afghanistan, Abdallah al Dardari.
Pemerintahan Taliban di Afghanistan mengklaim telah mengumpulkan pendapatan lebih dari 270 juta dolar AS atau setara dengan Rp 3,8 triliun sejak mereka mengambil alih kekuasaan.
Dalam sebuah konferensi pers di Kabul pada Sabtu (20/11), jurubicara Kementerian Keuangan Ahmad Wali Haqmal mengatakan pendapatan itu diambil dari bea cukai dan pajak lainnya sebagai sumber utama.
Taliban mengatakan dana yang dikumpulkan digunakan untuk membayar gaji semua pegawai negeri sipil yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir.
BERITA TERKAIT: