Begitu seruan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat menyampaikan pidato kebijakan luar negeri pertamanya di Departemen Luar Negeri pada Kamis (4/2).
Biden mengatakan, AS sedang melakukan koordinasi dengan para sekutu dan mitra untuk menangani situasi di Myanmar saat ini.
"Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," ujar Biden, seperti dikutip
Reuters.
"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan komunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," tegasnya, menyebut nama lain dari Myanmar.
Sebelumnya, Gedung Putih melalui pernyataannya mengatakan penasihat keamanan Biden, Jake Sullivan telah melakukan pembicaraan dengan duta besar dari ASEAN pada Rabu malam (3/2) terkait situasi di Myanmar.
Sullivan menyampaikan komitemen pemerintahan Biden untuk memperluas keterlibatan AS dan ASEAN dalam mengatasi situasi di Myanmar.
Biden sendiri telah mengancam akan memberlakukan sanksi kepada Myanmar jika militer tidak segera melepaskan kekuasaan mereka.
Militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menahan Aung San Suu Kyi bersama banyak pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan para aktivis pada Senin (1/2). Militer menyebut kekuasaan saat ini berada di tangan Komandan Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Ketegangan di Myanmar terjadi setelah militer menuding pemilu pada November yang dimenangkan oleh NLD penuh dengan kecurangan.
BERITA TERKAIT: