Soal Kebijakan Luar Negeri Trump Dan Biden, Same Song Different Singer?

Oleh karena itu cukup mengejutkan agaknya jika kemudian penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan justru memuji beberapa aspek agenda internasional dari Trump dalam sebuah kesempatan penampilan bersama dengan Robert O'Brien, yang merupakan pendahulu Sullivan di pucuk pimpinan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

Hal itu terjadi dalam sebuah kegiatan yang disponsori oleh Institut Perdamaian Amerika Serikat akhir pekan ini. Pertemuan ini semacam tradisi baru yang dilakukan dalam 20 tahun terakhir di mana percakapan bersama antara penasihat keamanan nasional yang keluar dan masuk setelah peralihan kekuasaan, diselenggarakan.

Salah satu inisiatif Trump yang rencananya akan dikembangkan oleh Biden adalah serangkaian Perjanjian Abraham atau perjanjian ekonomi antara Israel dan Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan yang ditengahi oleh pemerintahan Trump.

Sullivan, pada kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa Biden memandang perjanjian itu sebagai sebuah hal yang positif untuk keamanan dan di kawasan serta positif untuk kepentingan nasional Amerika Serikat.

"Biden yang saat itu menjadi kandidat tidak ragu untuk keluar dan mengatakan, 'Saya pikir ini hal yang baik, saya pikir ini adalah hal yang positif,' (ketika gelombang pertama normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara diselesaikan)," kata Sullivan.

Dia menambahkan bahwa pemerintahan Biden berencana untuk memperdalam kerja sama antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, mewujudkan normalisasi yang telah mengakar dan menambahkan negara-negara lain untuk mengambbil langkah serupa.

Bukan hanya isu normalisasi hubungan Israel, Sullivan juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden berencana untuk melanjutkan kemitraan yang telah lebih dulu dibangun oleh pemerintahan Trump dengan Jepang, India dan Australia di bawah apa yang dikenal sebagai "Quad" atau Dialog Keamanan Segi Empat.

"Pembicaraan informal tentang keamanan dan masalah regional, terutama masalah di mana China terlibat adalah dasar untuk membangun kebijakan Amerika yang substansial di kawasan Pasifik," kata Sullivan, mengutip kabar yang dimuat oleh National Public Radio atau NPR, yakni sebuah organisasi media yang bertugas sebagai sindikasi bagi radio penyiaran publik di Amerika Serikat akhir pekan ini.

Meskipun ada kesamaan, di sisi lain, Sullivan juga mencatat perbedaan yang jelas dengan pemerintahan sebelumnya, dan memperingatkan bahwa kebijakan era Trump telah memperburuk apa yang dia sebut sebagai krisis nuklir yang meningkat dengan Iran.

"Program nuklir Iran telah berkembang secara dramatis selama beberapa tahun terakhir," katanya.

"Mereka secara signifikan lebih dekat dengan senjata nuklir daripada ketika pemerintahan sebelumnya menarik diri dari (kesepakatan nuklir Iran). Kemampuan rudal balistik mereka juga telah maju secara dramatis," sambungnya.

Senada dengan Sullivan, presiden Dewan Hubungan Luar Negeri, Richard Haass beberapa waktu lalu dalam kesempatan berbeda, menjelaskan bahwa Biden menghadapi situasi di mana dia lebih dituntut melakukan perbaikan urusan dalam dan luar negeri, daripada melakukan inovasi besar.

"Fokus utama harus internal," kata Haass, mengutip kabar yang dimuat ABC News.

"Presiden akan menghadapi situasi yang sangat menuntut di dalam negeri dan internasional, dan naluri saya adalah dia harus berurusan dengan pekerjaan perbaikan, daripada menganggapnya sebagai fase inovasi besar," sambungnya.

Hal ini agaknya akan membawa fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden tidak akan banyak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Trump.

Mengutip pemaparan Direktur Eksekutif Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Prof. Dr. Tirta N Mursitama, M.M. PhD dalam diskusi online bertajuk "Arah Kebijakan Presiden AS Joe Biden, Dampak Atas Indonesia Dan Dunia" yang dilaksanakan oleh Marapi Consulting And Advisory pada Sabtu (30/1), fokus utama Biden dan wakilnya Kamala Harris terutama dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka akan lebih banyak diarahkan pada perbaikan urusan domestik.

"Pekerjaan domestiknya atau istilahnya cuci piringnya akan menghabiskan sebagian besar masa awal kepemimpinan Biden Harris," ujarnya.

"Jadi kita lihat nantinya dalam hal kebijakan luar negeri, ini apakah lagu yang sama tapi hanya dinyanyikan oleh orang yang berbeda?" sambungnya.