Di tengah pandemik Covid-19, Perdana Menteri Thomas Thabane menurunkan banyak pasukan militer sebagai upaya pengamanan negara itu.
Thabane menyatakan ia sedang menertibkan situasi dengan mengerahkan pasukan ke jalan-jalan ibukota sebagai pemulihan ketertiban. Ia mengklaim adanya pasukan keamanan yang tak dikenal yang berusaha merusak demokrasi di Lesotho.
Namun, Thabane juga mengatakan para tentara yang dikerahkannya itu juga untuk menjaga aturan penguncian atau lockdown yang akan diberlakukannya selama 24 hari sebagai upaya penanganan penyebaran virus corona, walau Lesotho belum memiliki satu kasus pun.
Thabane berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri setelah polisi mengatakan mereka mencurigainya terlibat dalam pembunuhan istrinya pada tahun 2017, sebuah kasus yang telah menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik.
Pengerahan itu dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusannya untuk menunda parlemen selama tiga bulan.
Pada Maret kemarin, Thabane memberlakukan skorsing parlemen selama tiga bulan tidak lama setelah Majelis Nasional mengeluarkan undang-undang yang melarangnya mengadakan pemilihan baru.
BERITA TERKAIT: