Diketahui bahwa gelombang protes yang terjadi di Hong Kong yang merupakan bekas jajahan Inggris, menghidupkan kembali ketegangan yang melekat dalam perjanjian bersejarah kedua belah pihak mengenai penyerahan Hong Kong kepada pemerintah China 22 tahun lalu.
Hong Kong sendiri merupakan wilayah dengan pendekatan "satu negara, dua sistem" China. Pendekatan ini pertama kali diadopsi oleh China pada 1980an.
Tetapi beberapa waktu terakhir ada kekhawatiran bahwa China semakin menekankan pengaruh di Hong Kong.
Salah satu titik baliknya adalah munculnya RUU Ekstradisi yang memungkinkan tahanan Hong Kong untuk diadili di China. RUU itu mendapat penentangan luas di Hong Kong di mana gelombang protes terjadi sejak bulan lalu.
Puncaknya terjadi awal pekan ini. Ratusan pengunjuk rasa masuk ke dalam gedung parlemen Hong Kong dan merusak sejumlah ruangan di gedung itu, serta melakukan vandalisme.
Tidak lama setelah kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang merupakan salah satu dari dua kandidat untuk menjadi perdana menteri Inggris berikutnya, mengambil kepemimpinan global dalam mengecam pendekatan China pada Hong Kong.
Hunt meminta Beijing untuk tidak menggunakan protes sebagai dalih untuk penindasan dan memperingatkan ada konsekuensi serius jika China melanggar komitmen yang dibuat dengan Inggris beberapa dekade lalu.
Komentarnya memicu serangkaian kecaman dari China.
"Dia tampaknya berfantasi pada kejayaan kolonialisme Inggris yang pudar dan kebiasaan buruk beraktifitas sambil memandang rendah urusan negara lain," kata jurubicara kementerian luar negeri China Geng Shuang dalam sebuah pengarahan rutin di Beijing (Kamis, 4/7).
"Saya perlu menekankan kembali bahwa Hong Kong sekarang telah kembali ke tanah asalnya," tambahnya seperti dimuat
Channel News Asia.
China secara blak-blakkan menegaskan kepada Inggris agar menahan diri dari campur tangan lebih lanjut atas gelombang protes yang terjadi di Hong Kong pada Kamis (4/7). 
BERITA TERKAIT: