Pemantau Independen Tuduh Korut Jual Senjata Ke Suriah Dan Myanmar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Sabtu, 03 Februari 2018, 10:27 WIB
Pemantau Independen Tuduh Korut Jual Senjata Ke Suriah Dan Myanmar
Ilustrasi/The Guardian
rmol news logo . Korea Utara memasok senjata ke Suriah dan Myanmar dalam beberapa waktu terakhir.

Begitu laporan rahasia yang dibuat oleh pemantau independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan itu ditujukkan pada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB namun dilihat oleh media Reuters pekan ini.

Tim pemantau, dalam laporan itu, telah menyelidiki kerjasama rudal balistik yang sedang berlangsung antara Suriah dan Myanmar, termasuk lebih dari 40 pengiriman Korea Utara yang sebelumnya tidak dilaporkan antara tahun 2012 dan 2017 ke Pusat Penelitian dan Penelitian Ilmiah Suriah, sebuah lembaga yang mengawasi program senjata kimia negara tersebut.

Investigasi tersebut mengklaim adanya bukti lebih lanjut tentang embargo senjata dan pelanggaran lainnya, termasuk melalui pengiriman barang dengan utilitas dalam program rudal balistik dan senjata kimia.

Mereka juga memeriksa muatan dari dua pengiriman Korea Utara yang dicegat oleh negara-negara tak dikenal dalam perjalanan ke Suriah. Keduanya berisi ubin tahan asam yang bisa menutupi area yang setara dengan proyek industri skala besar.

Satu negara, yang tidak diidentifikasi, mengatakan kepada pemantau bahwa pengiriman yang disita dapat digunakan untuk membangun batu bata untuk dinding interior pabrik kimia.

Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwaPyongyang telah melanggar sanksi PBB untuk memperoleh hampir 200 juta dolar AS pada tahun 2017.

Pyongyang disebut telah mengirim batubara ke pelabuhan, termasuk di Rusia, China, Korea Selatan, Malaysia dan Vietnam, terutama dengan menggunakan dokumen palsu agar tidak teridentifikasi bahwa itu berasal dari Korea Utara.

"DPRK (Korea Utara) sudah mencemoohkan resolusi terbaru dengan memanfaatkan rantai pasokan minyak global, melibatkan warga negara asing, pendaftar perusahaan lepas pantai dan sistem perbankan internasional," begitu kata tim pemantau dalam laporan setebal 213 halaman tersebut seperti dimuat The Guardian.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak memiliki hubungan senjata yang sedang berlangsung, apapun, dengan Korea Utara dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA