Dukung Persatuan Spanyol, Ratusan Ribu Massa Tuntut Penjarakan Eks Pemimpin Catalunya

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Senin, 30 Oktober 2017, 06:45 WIB
Dukung Persatuan Spanyol, Ratusan Ribu Massa Tuntut Penjarakan <i>Eks</i> Pemimpin Catalunya
Pro persatuan Spanyol/BBC
rmol news logo Ratusan ribu orang berkumpul di Barcelona akhir pekan kemarin untuk menyuarakan persatuan bangsa dan negara pasca upaya referendum kemerdekaan Catalunya.

Massa juga menuntut pemenjaraan pemimpin Catalunya yang dipecat oleh pemerintah pusat yakni, Carles Puigdemont. Ia dipecat setelah pemerintah pusat Spanyol mengambil alih wilayah otonomi khusus tersebut pasca terjadinya krisis politik akibat upaya memerdekakan diri tersebut.

Veteran politisi Catalunya yang juga adalah mantan Presiden Parlemen Eropa Joseph Borrell ikut dalam aksi tersebut. Ia mengatakan kepada kerumunan bahwa Puigdemont boleh berbicara atas nama beberapa orang Catalunya soal kemerdekaan, namun sebagian lain seperti dirinya sendiri tidak berpihak pada kemerdekaan.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengatakan bahwa Puigdemont kendati sudah dipecat, namun bisa mencalonkan kembali pada bulan Desember mendatang dalam pemilu cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah Spanyol. Namun dengan catatan, jika pada saat itu ia belum dipenjara.

Komentar Alfonso Dastis datang saat jaksa agung Spanyol bersiap untuk mengajukan tuntutan pidana kepada pemimpin pro-kemerdekaan tersebut, yang mengatakan bahwa Puigdemont dipecat karena tidak mengakui perintah dari Madrid.

Sementara itu, dalam sebuah surat terbuka, Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido telah mendesak kepolisian daerah Catalunya untuk menerima arahan sementara dari Madrid.

Dikabarkan BBC, Spanyol telah dicengkeram oleh sebuah krisis konstitusional sejak sebuah referendum, yang diselenggarakan oleh pemerintahan separatis Puigdemont, yang diadakan awal bulan ini sebagai pembangkangan sebuah keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan bahwa tindakan tersebut ilegal.

Pemerintah Catalunya sendiri mengatakan bahwa dari 43 persen pemilih potensial yang ambil bagian, 90 persen di antaranya mendukung kemerdekaan.

Hal itu memicu terjadinya krisis politik yang beurjung pada deklarasi kemerdekaan sepihak Jumat pekan lalu oleh parkemen Catalunya. Hal itu segera memicu tindakkan keras dari Spanyol serta penolakan dari banyak negara di Eropa. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA