Dengan demikian, kebijakan operasi perang melawan narkoba ala Duterte akan dipimpin oleh Badan Penegakan Obat-obatan Filipina.
Dikabarkan
BBC, langkah ini diambil Duterte di tengah kritik tajam soal kebijakan tersebut. Pasalnya, sejak memimpin tahun lalu dan menerapkan kebijakan tersebut, polisi telah membunuh lebih dari 3.850 orang dalam operasi anti-narkoba tersebut.
Kebijakannya untuk mendukung pembunuhan di luar hukum dalam perang melawan narkoba telah menimbulkan kecaman internasional yang meluas dan juga menimbulkan kecaman di negara tersebut.Banyak pihak yang menyebut bahwa langkah tersebut tak ubahnya merupakan bentuk pelanggaran HAM.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: