"Tidak masuk akal untuk terus membuat pengecualian untuk Qatar dan memberinya hak istimewa mengingat posisi saat ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Abu Zeid, merujuk pada aturan bebas visa yang telah ada.
Blok tersebut, yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, memutuskan hubungan diplomatik dan memotong semua rute darat, laut, dan udara dengan Qatar pada 5 Juni. Langkah itu dilakukan karena mereka menuduhnya mendukung terorisme.
Blok tersebut kemudian mengeluarkan 13 butir daftar tuntutan agar Doha bertemu agar hubungan dapat dipulihkan. Di antaranya adalah menuntut Qatar mengakhiri dukungannya terhadap partai oposisi terbesar di Mesir, Ikhwanul Muslimin, menutup sebuah pangkalan militer Turki di tanahnya, membatasi hubungannya dengan Iran, dan "mengkompensasi" negara-negara yang memberi sanksi untuk kerugian yang tidak ditentukan.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengatakan kepada rekannya Kuwait dalam sebuah pertemuan di Kairo pada hari Senin bahwa Mesir berdiri di bawah daftar tuntutan dan akan terus menjatuhkan sanksi terhadap Doha di tempat. Kuwait telah memimpin upaya mediasi antara Qatar dan kuartet.
"Menteri Luar Negeri menegaskan kepada rekannya Kuwait komitmen Mesir terhadap daftar tuntutan yang diajukan ke negara Qatar dan kelanjutan sanksi yang diambil terhadapnya," kata Abu Zeid dalam sebuah pernyataan seperti dimuat
Press TV.
[mel]
BERITA TERKAIT: