Langkah tersebut dinilai Duterte perlu untuk dilakukan demi memberinya lebih banyak waktu untuk menghancurkan gerakan pemberontak yang terinspirasi oleh kelompok ISIS.
Dikabarkan
Reuters bahwa status darurat militer memungkinkan pemerintah untuk melakukan mata-mata dan penangkapan untuk investigasi mendalam tanpa surat perintah di wilayah selatan Filipina.
Dengan demikian, pasukan keamanan menjadi lebih mudah dalam mengendalikan tersangka, pemodal serta fasilitator ekstrimis.
Wilayah Mindanao yang dihuni oleh sekitar 22 juta orang yang memiliki sejarah pemberontakan separatis dan Marxis. Wilayah tersebut ditempatkan di bawah kekuasaan militer pada tanggal 23 Mei setelah pemberontak dari kelompok Maute dan Abu Sayyaf mengambil alih bagian Kota Marawi dan membawa Filipina ke dalam krisis keamanan terbesar di negara tersebut.
Gerilyawan telah memasang perlawanan sengit, dengan sejumlah pejuang muda masih bersembunyi di Marawi tengah melalui serangan darat 57 hari, serangan udara dan pemboman artileri. Hal itu memperpanjang pertempuran yang menurut pihak berwenang telah menewaskan 413 gerilyawan, 98 pasukan keamanan dan 45 warga sipil.
[mel]
BERITA TERKAIT: