Seperti dilansir media setempat yang dikutip
Korea Times, laporan yang ditulis oleh Asosiasi bagi Studi Hak Asasi Manusia itu disebut berupakan cerminan karkteristik sistem sosialis serta kebijakan HAM yang dijalankan oleh Korea Utara.
Laporan yang berisi lima bab itu berisi penjelasan soal institusi domestik, organisasi non-pemerintah, institusi akademik, dan sejumlah pakar dalam berbagai bidang yang menangani masalah HAM. Dalam laporan itu juga dipaparkan soal landasan kerangka HAM, sejarah perkembangannya, dan hambatan uatam serta prospek masa depan dalam penangan masalah HAM Korea Utara.
Dalam berita soal laporan itu dikatakan bahwa publik perlu tahu dengan tepat soal upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan memajukan HAM serta untuk menghapus kesalahpahaman persepsi soal masalah HAM di negara tersebut.
Korea Utara diketahui kerap kali menjadi sorotan internasioal terkait sejumlah masalah HAM yang digaungkan baik oleh PBB maupun negara-negara Barat terutama Amerika Serikat.
Persepsi yang dibangun negara-negara Barat soal masalah HAM Korea utara, kata laporan itu, merupakan upaya untuk menodai citra dan menurunkan sistem serta ideologi sosial.
"Kami akan terus mengerahkan upaya yang terbaik untuk menggagalkan kampanye hak asasi manusia Korea anti-Utara dari kekuatan musuh dan memenuhi semua tantangan mereka, meningkatkan pembangunan ekonomi yang damai, terus meningkatkan taraf hidup rakyat dan dengan demikian memberikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak mereka," kata media setempat, KCA.
[mel]
BERITA TERKAIT: