Parlemen wilayah otonomi Krimea sebelumnya telah mengadopsi deklarasi kemerdekaan dari Ukraina dan dituangkan dalam referendum. Referendum tersebut berisi pemisahan diri Krimea dari Ukraina. Dengan demikian, Krimea bisa bergabung dengan Federasi Rusia. Pemungutan suara akan digelar pada Minggu (16/3) mendatang.
"Kami tidak bisa melancarkan operasi militer di Krimea, karena kami akan mengekspos perbatasan timur (dekat dengan Rusia) dan Ukraina tidak akan dilindungi," tegasnya dalam wawancara eksklusif dengan
AFP seperti dilansir pada Rabu (12/3).
"Unit-unit tank signifikan berkumpul di dekat perbatasan timur Ukraina," imbuh Turchynov mengacu pada pasukan Rusia yang berjaga di
Krimea.
Menurut dia, keberadaan pasukan Rusia terutama yang berada di wilayah Krimea bertujuan memprovokasi Ukraina untuk melakukan intervensi.
"Kita tidak bisa mengikuti skenario yang ditulis oleh Kremlin," jelasnya.
Turchynov yang baru memimpin bulan lalu setelah gelombang protes besar-besaran menumbangkan presiden sebelumnya itu menuding bahwa rencana pemungutan suara atas referendum Krimea merupakan bentuk tipuan.
"Ini tipuan, sebagian besar orang Krimea akan memboikot provokasi ini," tekannya.
"Apa yang mereka sebut referendum tidak akan terjadi di Krimea, kecuali di kantor Kremlin (Rusia)," lanjut Turchynov.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa referendum hanya merupakan akal-akalan pihak Rusia.
"Pasukan Rusia tidak berniat mengadakan referendum, mereka hanya akan
memalsukan hasil," tudingnya sambil menuding bahwa tidak akan ada negara beradab yang mengakui hasil referendum tersebut.
[wid]
Presiden sementara Ukraina, Oleksandr Turchynov mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi militer di Krimea terkait rencana penyelenggaraan referendum. 
