Jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami lonjakan signifikan. Program kependudukan yang selama ini berjalan di Ibukota jadi sorotan.

Pada 2012 jumlah penduduk di Jakarta tercatat sebanyak 9,7 juta penduduk. Setahun kemudian, jumlah itu meningkat menjadi 9,8 juta penduduk atau naik 2,32 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2016, angka jumlah penduduk naik menjadi 10,28 juta penduduk dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Jumlah penduduk DKI Jakarta akan mencapai puncak tertingginya pada 2040, yakni mencapai 11,28 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk di Jakarta akan berdampak pada persoalan sosial kependudukan yang makin kompleks. Apalagi jika program seperti Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keluarga Berencana (KB) khususnya di DKI Jakarta kembali bermasalah.

Padahal program sosial Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR asal daerah pemilihan Jakarta Timur, Ahmad Zainuddin mengatakan, sosialisasi mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Di Jakarta, menurutnya, masih banyak pasangan baru menikah yang belum memahami bagaimana merencanakan pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Jakarta juga tengah mengalami ancaman ledakan penduduk akibat urbanisasi dan angka kelahiran yang tinggi. Apalagi saat ini, lanjut dia, Indonesia tengah mengalami limpahan usia produktif yang disebut bonus demografis.

"Tapi sayangnya saya dengar program BKKBN di Jakarta lagi-lagi bermasalah. Jika benar, sangat disayangkan. Karena tahun 2018 ada beberapa program BKKBN tidak berjalan di Jakarta," ujar Zainuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/3).

Zainuddin mengaku belum mengetahui detil persoalannya. Namun dia mengatakan Komisi IX akan mengkonfirmasi langsung ke BKKBN dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta terkait hal tersebut.

Sebab berbeda dengan Jakarta, Sosialisasi Advokasi KIE Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja tersebut justru berjalan di daerah lain.

"Ada apa dengan Dinas PPAPP DKI," imbuhnya.

Zainuddin mengingatkan, program sosialisasi Keluarga Berencana merupakan salah satu program strategis pemerintah termasuk ke dalam agenda RPJMN 2015-2019. Pemerintah pusat menurunkan anggaran untuk program BKKBN ke Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 7,2 miliar untuk tahun 2018.

Seharusnya, lanjut dia, sosialisasi penyadaran tentang problem keluarga dan kependudukan kepada masyarakat harus terus dilakukan.

"Ini juga terkait komitmen program kerja dan anggaran yang dibahas bersama Komisi IX dan BKKBN. Jika tidak berjalan, berarti ada anggaran yang tidak terserap. Kami akan bahas ini di Komisi IX," pungkasnya.