Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas hasil temuan transaksi BBM ilegal hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat. Termasuk, menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Desakan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo menyikapi temuan Komisi VII DPR tentang adanya transaksi BBM jenis solar secara ilegal di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (17/3). Selain itu, juga temuan Polres Bangka Barat sebanyak 80 ton solar ilegal di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat (16/3).

“Transaksi tersebut menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit,” kata Bamsoest, sapaan akrabnya, Selasa (19/3).

Pihaknya juga mendorong Komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk berkomitmen terhadap pemberantasan BBM ilegal.

"Dengan demikian BBM satu harga dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat hingga saat ini Pertamina sangat sulit untuk mendapatkan sub-penyalur bagi pendistribusian BBM, terutama ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu," kata politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, dia meminta Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan kepada Pertamina, serta meminta Pertamina untuk berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara.