Kerajinan tenun sudah lama tumbuh di nusantara. Bahkan diperkirakan sudah ada jauh sebelum zaman Sriwijaya di abad ke-7.

Dewan Pembina Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia (KTTI), Musdalifah mencatat bahwa pada tanggal 7 September 1926, pendiri Boedi Oetomo, Dr Sutomo membangun sekolah tenun.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu landasan KTTI mengusulkan agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Tenun Nasional.

KTTI, sambungnya, telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), maupun Sekretariat Negara (Sekneg) untuk membahas usulan tersebut.

“Pembahasan tentang Hari Tenun Nasional sudah hampir final, tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan Presiden Joko Widodo,” terang Musdalifah saat menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (12/3).

KTTI menemui Bamsoet, sapaan akrab Bambang, juga untuk meminta dukungan atas usulannya itu.

Bamsoet pun mendukung penuh usulan KTTI. Menurutnya, penetapan tersebut akan menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia dalam menjaga, merawat dan melestarikan kekayaan tekstil tradisional khas Indonesia.

"Penetapan Hari Tenun Nasional akan menjadi intangible heritage (warisan tak benda) yang dipersembahkan Presiden Joko Widodo kepada bangsa Indonesia, melengkapi warisan fisik berupa pembangunan infrastruktur. Karena itu, usulan baik dari KTTI harus disambut positif,” terangnya.

Bamsoet menjelaskan, hanya sedikit orang yang tahu bahwa tekstil tradisional khas nusantara bukan hanya batik. Bahkan, tak jarang banyak yang salah paham menyamakan batik dengan tenun.

"Setelah ada Hari Batik Nasional, maka pemerintah juga perlu menetapkan Hari Tenun Nasional. Ini sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa antara batik dan tenun merupakan dua hal yang berbeda," terang Bamsoet.