Penyelenggaraan pemilu harus lebih efektif dan efisien, sehingga bisa menghemat anggaran negara. Untuk mendukung hal tersebut, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dengan maksimal.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menawarkan solusi digitalisasi. Pertama dengan mengintegrasikan pendataan pemilih yang selama ini kerap dilakukan terpisah antara pilkada yang satu dan yang lain dengan pemilu nasional.

Seperti, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) pada Pilkada 2018. Daftar pemilih ini dapat menjadi DPT pemilu nasional tanpa perlu pendataan ulang di tahapan Pemilu 2019.

"Integrasi pendataan pemilih bisa menghemat anggaran sebanyak Rp 600 hingga 900 miliar. Metode ini berpotensi memberikan efisiensi 90 persen anggaran," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat menjadi keynote speech dalam seminar 'Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia', di Jakarta, Minggu (25/11).

Kedua, sambungnya, ada penerapan sistem elektronik untuk rekapitulasi (e-rekapitulasi) pemungutan dan penghitungan suara. Selama ini, rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Provinsi. Hal itu memakan waktu lama dan biaya besar.

"Jika dilakukan dengan cara e-rekapitulasi, dapat diperkirakan akan ada penghematan waktu hingga 30 hari. Hasil pemilu pun dapat diketahui lebih cepat oleh masyarakat. DPR RI menyambut baik kabar bahwa sistem tersebut akan diterapkan KPU secara menyeluruh pasca-Pemilu 2019," imbuh Bamsoet.

Lebih lanjut, dia mencontohkan pelaksanaan digitalisasi pilkada di sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). KPU DIY telah menggunakan e-katalog untuk pembelian barang dan jasa.

“Terbukti digitalisasi itu mampu menghemat anggaran pilkada sebesar 31 persen dengan menggunakan e-katalog untuk pembelian barang dan jasa,” tutur politisi Golkar itu. [ian]