. Gelaran pemilu di Indonesia masih terbilang boros. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk menggelar pelaksanaan pilkada maupun pemilu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai butuh strategi baru untuk menghemat anggaran kedua gelaran tersebut. Salah satunya dengan digitalisasi.

“Semua kegiatan perlu menggunakan cara digital baik persiapan, tahapan, pelaksanaan, pemungutan maupun rekapitulasi. Jika pemungutan suara menggunakan sistem elektronik akan menghemat biaya logistik seperti kertas suara, tinta maupun paku," ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech dalam seminar 'Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia', di Jakarta, Minggu (25/11).

Saat ini, sedikitnya Rp 7 triliun lebih uang negara dihabiskan untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 di 269 daerah. Sementara, di Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 5,9 triliun. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah ada sekitar Rp 15,15 triliun yang dikeluarkan.

"Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelenggarakan pilkada dan pemilu yang semakin efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus kita manfaatkan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu berikutnya. Sehingga, dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia," tukasnya. [ian]