Pemerintah harus segera membenahi data penerima program bantuan sosial (bansos).

Sebab perbedaan data antar instansi membuat bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga sejahtera (rastra) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak tepat sasaran.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, seyogianya ada koordinasi antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah tentang kalangan yang berhak menerima bansos.

Selain harus ada pemutakhiran data penerima program pro rakyat yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Lakukan pemutakhiran data bersama agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos, sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/8).

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengerahkan aparatur tingkat kelurahan untuk mendata warga secara berkala. Menurut Bambang, pendataan juga untuk memastikan penerima bansos sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin.

"Melalui pendataan secara berkala akan diketahui warga yang dikatagorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial. Dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama," jelasnya. [wah]