Pemerintahan Jokowi diduga menipu dalam data statistik, termasuk angka kemiskinan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengajak para wakil rakyat untuk lebih kritis membaca statistik yang benar. Hal ini sangat diperlukan, agar DPR tidak tertipu dengan statistik yang diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira pemerintahan Jokowi ini lebih kurang sensitif, daripada jaman Pak SBY dulu. Kalau Pak SBY itu sudah sadar tentang 40 persen itu, sehingga total kemiskinan di Indonesia, 100 juta itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran, daripada menyebut dibawah dua digit," kata Fahri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8).

Fahri mencontohkan cara membaca statistis di mana ada indeks kerawanan dan indeks kedalaman (deep index).

Kata Fahri, indeks kerawanan itu menjelaskan bagaimana orang Indonesia ini sebenarnya merata disekitar garis kemiskinan, yang gampang naik dan gampang turun, dan itu jumlahnya sekitar 100 juta orang.

"Apa yang kita lihat di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan adalah kontras dari megahnya indikator-indikator ekonomi yang kita punya," tambahnya.

Lalu kedua, deep index itu meninjau bagaimana orang Indonesia itu miskinnya, miskin banget. Sehingga keluar dari garis kemiskinan itu bukan suatu persoalan yang mudah. Jadi ada orang yang terjebak kemiskinan itu dari generasi ke generasi, tanpa tahu caranya bagaimana keluar  dari garis kemiskinan itu, dan itu terjadi di Indonesia.

"Kalau pertanyaan, ya memang saya  ingin menggugat banyak indikator lama. Tapi kalau pernyataan, ya memang tadi kalau fakta-faktanya menyebutkan cara kita melihat kemiskinan, bahwa cara kita melihat kesejahteraan itu sebenarnya ngawur. Misalnya, menggunakan Gross Domestic Bruto/GDB  seolah-olah adanya pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan itu rakyat otomatis jadi lebih sejahtera. Bohong," tukasnya.

Karena itu, sambung Fahri, harus ada keberanian untuk mendobrak dengan membangun indiktor baru, supaya lebih jujur membaca keadaan masyarakat. [jto]