Pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS) disinyalir langgar UU.

Di mana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.

"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan harapan akan menjadi lebih baik dan lebih memudahkan investor untuk mengurus izin usaha. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa ada undang-undang yang menjadi pedoman kita dalam melangkah," papar Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno  saat memimpin rapat kerja dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong beserta jajaranya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7) lalu.

Menurut penjelasan umum PP No. 24 Tahun 2018, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan perlu dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan pemerintah ada UU 25/2007 tentang  penanaman modal. Bila diberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2018, semua perizinan itu akan diambil alih oleh lembaga OSS. Padahal kedudukan PP lebih rendah daripada UU.

"Nah keberadaan lembaga penyelenggara pengelola OSS ini seperti apa? Bagaimana bisa tiba-tiba OSS mencuat ke permukaan mengambil alih kewenangan, sementara di undang-undang jelas-jelas dikatakan itu adalah ranahnya BKPM," tegasnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bermaksud menata kembali sistem pelayanan terutama pada  pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk  disempurnakan menjadi lebih efisien melayani dan modern.

Salah satu yang paling signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS.

"Kami tidak mau niat pemerintah memudahkan investasi dengan melakukan deregulasi tapi dengan melanggar undang-undang. Jadi dengan segala hormat kami Komisi VI mengingatkan pemerintah agar jangan dulu memberlakukan OSS. Karena akan ada hal yang serius bila OSS tetap dilakukan," tandasnya. [wid/***]