Komisi III DPR RI akan mengundang pewakilan pemerintah Georgia untuk berbagi pengalaman dalam pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengemukakan, wacana itu akan digodok realisasinya sebagai tindak lanjut arahan Ketua DPR Bambang Soesatyo perihal dapat saling berbaginya pengamaman pemberantasan korupsi, terutama yang berkaitan dengan upaya repatriasi antara Georgia dan Indonesia.

Sahroni yang turut mendampingi Bambang menghadiri Inter Parliement Union (IPU) ke-138 di Jenewa menuturkan, berdasarkan Index Transparency International, Georgia membuktikan kapasitasny menjadi negara yang lebih bersih dari praktik korupsi dalam waktu 11 tahun. Peringkat Georgia naik sebanyak 74 poin, bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara Eropa seperti Republik Ceko, Latvia, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria.

"Ini sebagai tindak lanjut kami di Komisi III atas pernyataan ketua DPR," kata Sahroni kepada redaksi, Selasa (27/3).

Menariknya, Georgia melakukan pembersihan koruptor di negaranya bukan dengan membentuk sebuah lembaga baru. Cara dilakukan Presiden Mikheil Saakashvili yang terpilih pada Januari 2004 adalah dengan melakukan reformasi di semua bidang. Sebanyak 30 ribu dari 40 ribu polisi di negara dengan penduduk berkisar 4 hingga 5 juta itu bahkan dipecat dan digantikan perannya oleh sipil yang kemudian diberikan berbagai pelatihan. Sebelumnya Mikheil mengambil kebijakan menaikkan gaji polisi menjadi 20 kali lipat. Juga melarang segala pungutan liar dan lambatnya perizinan di sektor bisnis yang bertujian iklim invetasi membaik.

Sahroni mengakui apa yang dilakukan Georgia tak serta merta dapat dilakukan di Indonesia karena sejumlah perbedaan, termasuk jumlah penduduk dan sosial dan lainnya. Indonesia saat ini juga telah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dipercaya menjadi algojo koruptor sekaligus supervisi penegak hukum lainnya seperti Polri dan kejaksaan.

"Memang tak serta merta dapat diaplikasikan seperti halnya Georgia. Tapi pelajaran utama yang dapat kita tiru adalah pembenahan sumber daya manusia dan pemangkasan lambatnya perizinan dapat meminimalisir terjadinya korupsi," jelas politisi Partai Nasdem itu.

"Karenanya kita ingin mendengar langsung dan bertukar pikiran dengan perwakilan negara Georgia yang membidangi itu," demikian Sahroni. [ian]