Komisi XI DPR menemukan seorang kepala desa meminta nominal Dana Desa yang diterima tiap tahunnya diturunkan, namun pengelolaannya diberikan ke pihak lain.

"Menurut saya ini sesuatu yang aneh bin ajaib, berarti ini menunjukkan ketakutan dalam mengelola Dana Desa itu. Makanya kita di Komisi XI sudah  mengantisipasi hal ini," ujar anggota Komisi XI  Elviana saat Kunjungan Kerja ke Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Kamis (22/3) pekan lalu.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan, Komisi XI DPR pada tahun 2018 sudah mendorong anggaran untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat program diklat. Sehingga, perangkat-perangkat  desa yang mengelola Dana Desa mengerti bagaimana cara mengelola dana ini.

"Seperti bagaimana menyusun perencanaan, pra audit, kemudian menakar apakah program sesuai dengan anggaran. Hal-hal seperti ini menjadi tugas BPKP, tinggal disosialiasikan dan dilaksanakan programnya," urai politisi dapil Jambi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menyampaikan, dalam mengelola Dana Desa ini para pengelola mesti yakin bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak perlu takut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Apalagi, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Presiden sudah memberikan instruksi kepada Polri, KPK, Kejaksaan, jika ada persoalan dalam pengelolaan Dana Desa untuk tidak terburu-buru di bawa ke keranah hukum.

Diawali pemeriksaan oleh Inspektorat Bupati dulu, karena bisa jadi kan, ada ketidaktepatan adiministrasi, atau kesalahan karena memang ketidaktahuan. Belum tentu SDM kita pintar semua," tutup politisi dapil Lampung itu.[wid/***]