Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi persoalan serius di masyarakat, tak semata di tingkat elit. Perbedaan sengit yang terjadi hanya karena perbedaan pilihan politik.

Hal ini diakui Ketua BKSAP DPR, Nurhayati Ali Assegaf saat Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/3) lalu.

"Saya prihatin. Ini tahun politik terjadi di desa-desa. Banyak konflik di daerah sampai desa hanya karena menang atau kalah dalam pemilihan kepada desa. Masyarakat di bawah pecah," tutur Nurhayati.

Politisi Partai Demokrat ini pun meminta kepada pemerintah untuk turut andil dalam meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.Terlebih ini menjelang Pilkada serentak di pertengahan tahun 2018. Sehingga ini harus menjadi perhatian banyak pihak untuk dapat menyatukan kembali masyarakat.

"Ini harus jadi perhatian bersama dari tingkat Pemkab dan Pemkot atau Bupati dan juga mungkin Gubernur harus turun menyatukan masyarakat. Tidak boleh masyarakat terpecah karena pemilihan kepada desa hingga ke atas," pintanya.

Perpecahan yang terjadi di masyarakat akibat Pilkada semestinya tidak terjadi. Karenanya, juga dibutuhkan kesadaran akan kebersamaan dalam masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut.

Negara pun, menurut dia, juga dituntut hadir dalam memberikan rasa aman untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.[wid/***]