Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR berkunjung ke Aceh.

Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf Macan Efendi selaku ketua rombongan meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif dalam menarik calon anggotanya, terutama yang berasal dari pekerja informal dan pekerja rentan. Termasuk, memaksimalkan sosialisasi kepada pekerja sektor informal.

"BPJS Ketenagakerjaan juga berkewajiban melindungi pekerja informal, termasuk pekerja rentan seperti tukang becak, pemusik dan lain-lain. Namun terkadang, ketidaktahuan dari pekerja rentan yang disebabkan kurangnya sosialisasi atas program tersebut, membuat sedikit para pekerja rentan yang masuk dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Dede Yusuf dalam pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Banda Aceh, Rabu (28/2) pekan lalu.

Dede yakin dengan informasi dan edukasi dari tim BPJS Ketenagakerjaan akan menarik para pekerja di sektor informal, khususnya pekerja rentan untuk masuk menjadi anggota program tersebut.

Sementara terkait dengan permasalahan kurangnya kemampuan untuk membayar iuran secara berkelanjutan dari pekerja rentan, pihaknya berjanji akan mencarikan payung hukum agar pekerja rentan secara otomatis mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita sedang mencari formula yang tepat agar pekerja rentan ini bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mungkin dananya bisa menggunakan CSR BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya itu perlu payung hukum. Kami akan membahas ini ke depan," imbuh Dede.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, pekerja rentan perlu dilindungi agar ketika mereka mendapat kecelakaan kerja, tidak jatuh miskin karena mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Dan apabila terjadi resiko kepada pekerja rentan, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan santunan yang dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan.

Menanggapi hal itu, Direktur Perencanaan dan Strategis BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono memastikan akan lebih proaktif dalam menyosialisasikan program tersebut kepada para pekerja informal.

Selain itu, ia juga berharap pekerja rentan ini, dananya bisa dianggarkan melalui bantuan pemerintah seperti program Jamkesmas dengan skema PBI.

Turut dalam rombongan Komisi IX DPR yakni Suir Syam, Khaidir Abdurrahman, Julianus Poteleba, Tina Nur Alam, Nihayatul Wafiroh, Irgan Chairul Mahfiz, Adang Sudrajat, Betti Sadiq Pasadigoe, dan Aliyah Mustika Ilham. [wid/***]