Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo merasa Indonesia sangat perlu memperbarui strategi pemberantasan korupsi. Alasannya, strategi maupun aksi yang diterapkan selama ini tidak efektif lagi.

Negara memerlukan alat pemukul tambahan selain KPK. Untuk alat pemukul baru ini, Polri telah berinisiatif membentuk Densus Tipikor. Karenanya, dia merasa aneh dengan sikap beberapa pihak yang terkesan takut dengan unit baru di Polri tersebut.

Bambang mendasarkan argumentasinya pada fakta kasus korupsi yang masih marak. Di lembaga legislatif, di kementerian/lembaga negera, di pemerintahan daerah, sampai di institusi peradilan, terjadi korupsi.

"Hanya Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden yang belum terjangkit virus korupsi," katanya.

‎Dia paham, sekarang sudah ada KPK yang memegang mandat Undang-Undang untuk memerangi korupsi. Namun, keberhasilan KPK menangkap begitu banyak koruptor tidak memberikan efek jera. ‎Setiap saat, ada saja koruptor baru, dengan berbagai modus yang dilakukannya.

‎"Pertanyaannya adalah, mau berapa lama kecenderungan seperti sekarang akan dipertahankan? Lalu, apakah dengan strategi seperti yang dipraktikkan sekarang ini bisa efektif menekan praktik korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun birokrasi pemerintah daerah? Perdebatan tentang perlu tidaknya penguatan KPK adalah jebakan yang mengakibatkan kinerja pemberantasan korupsi tidak signifikan," ucap politisi Golkar ini.

‎Menurut Bambang, menghadirkan alat pemukul tambahan bernama Densus Tipikor sangat relevan dalam upaya peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Lagi pula, menindak kasus-kasus tipikor bukanlah pekerjaan haram bagi Polri. Pekerjaan itu justru kewajiban Polri juga. Dengan jelajah kerja yang membentang dari pusat hingga ke semua pelosok daerah, Densus Tipikor diharapkan dan harus mampu menghadirkan efek gentar bagi pihak-pihak yang mau bermain-main.

"Efek gentar berperilaku korup harus segera ditumbuhkan di semua ruang publik. Biarlah semua orang merasa diawasi oleh personil Densus Tipikor. Karena merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup," terangnya.

Sayangnya, tambah Bambang, ada pihak yang ketakutan dengan kehadiran Densus Tipikor ini. Pihaknya tersebut pun berusaha menghalau kehadiran Densus. Bahkah, pihak tersebut menuding kehadiran Densus akan menyebabkan kegaduhan baru.

Bagi Bambang, kegaduhan itu bisa iya, bisa juga tidak. Andaipun ada, tidak perlu dipersalahkan atau dikhawatirkan. Kegaduhan akan berhenti dengan sendirinya setelah semua orang paham tentang peran dan fungsi Densus Tipikor.

"Siapa yang akan memicu kegaduhan dari kehadiran Densus Tipikor? Sudah barang tentu kelompok-kelompok yang merasa akan sangat terganggu dengan beroperasinya Densus Tipikor. Mereka adalah kelompok yang merasa nyaman dengan kelemahan dan kekuarangan KPK saat ini. Mereka tidak peduli pada fakta tentang korupsi yang semakin marak. Karena merasa terganggu, mereka pasti akan menggalang kekuatan atau opini untuk menentang kehadiran Densus Tipikor," ucapnya, tanpa menyebut pihak yang dimaksud.

Bambang memastikan, upaya menggalang kekuatan menentang kehadiran Densus Tipikor tidak akan berhasil. Alasannya, negara sangat membutuhkan alat pemukul tambahan dalam perang melawan korupsi.‎ Komisi III pun siap pasang badan untuk terbentuknya Densus Tipikor. [sam]