. Komisi I DPR menjadwalkan pemanggilan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu untuk meminta penjelasan soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo terkait kabar pembelian 5 ribu senjata api (senpi) ilegal.

"Nanti 3 Oktober kita akan rapat dengan Menhan," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Al Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 26/9).

Haris mengatakan bahwa rapat tersebut juga akan membahas anggaran untuk Kemenhan yang juga akan dihadiri Kementerian Keuangan.

Dia menegaskan kabar pembelian senjata juga akan dimintakan penjelasan Menhan karena berkaitan dengan pos anggaran dari alokasi APBN.

"Tentu yang utama kami akan membahas masalah anggaran. Tetapi dalam rapat tersebut nanti kita tanyakan terkait hal ini (pembelian senjata) dan isu-isu aktual pasti akan kita tanyakan," jelas Haris.

Terakhir, dia meminta publik untuk memakai kepala dingin dalam mencerna pernyataan Panglima TNI. Apalagi sudah ada penjelasan resmi dari Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menyebutkan ada kesalahpahaman dari pernyataan Panglima.

"Kita ingin Indonesia kondusif, tidak gaduh karena polemik ini," harap Haris, politisi PKS ini. [rus]